TKN Tak Pusing Nada Sumbang Pembebasan Abu Bakar

Direktur Kampanye TKN Benny Rhamdani (kanan) – MI/Pius Erlangga.

Jakarta: Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin membantah pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir atas keputusan Presiden Joko Widodo bernuansa politik. Pembebasan Abu Bakar dinilai murni hukum.

Direktur Kampanye TKN Benny Rhamdani mengatakan, keputusan Jokowi membebaskan Abu Bakar tentu kebijiakan yang dikeluarkan secara konstitusional. Pembebasan Abu Bakar dinilai tidak melanggar aturan apa pun.

"Saya yakin dan percaya enggak ada lah (motif politik)," kata Benny ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 19 Januari 2019.

Ia yakin Jokowi lebih mengedepankan sisi kemanusiaan. Kendati begitu, ia memastikan, kebijakan itu juga tidak melanggar hukum.

Menurut dia, kebijakan Jokowi untuk membebaskan Abu Bakar tidak bertentangan dengan konstitusi dan sistem hukum Indonesia. TKN juga tak mau ambil pusing soal nada-nada sumbang terkait kebijakan tersebut.

"Orang bisa menilai itu silakan, bisa menafsir bahwa ini punya kepenfingam politik silakan, tapi kemanusiaam yang jadi dasar Pak Jokowi harus dihormati dan dihargai semua pihak," tegas dia. 

Kendati demikian, Benny tak menjawab ihwal keputusan ini akan berdampak secara elektabilitas untuk Jokowi dan pasangannya, Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Politikus Partai Hanura itu membantah bebasnya Abu Bakar sebagai pembuktian tidak ada kriminalisasi ulama.

(Baca juga: Kuasa Hukum: Abu Bakar Berhak Bebas Bukan Politik)

"Enggak lah, kalau kriminalisasi ulama, komunis, antek Cina ini kan isu-isu yang dibangun selama ini dan dialamatkan ke Pak Jokowi selama empat tahun, dan semua itu tidak terbukti dan sudah dipatahkan," ujarnya.

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Abu Bakar memang seharusnya sudah bebas sejak Desember 2018. Namun, saat itu, Abu Bakar menolak dibebaskan bersyarat.

Terkait pembebasan Abu Bakar dianggap bakal berpengaruh ke elektabilitas Jokowi, Dahnil juga tak mau bicara banyak. Menurutnya, publik sudah bisa memahami keputusan tersebut, apalagi di masa pilpres. 

"Pasti publik paham. Kami tak perlu menjelaskan lagi," tegas dia. 

Narapidana terorisme Abu Bakar Baasyir bebas. Presiden Joko Widodo membebaskannya atas dasar kemanusiaan. Pembebasan pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia ini buah dari saran Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) sekaligus penasihat Jokowi, Yusril Ihza Mahendra.

Baasyir menjadi narapidana setelah didakwa sebagai kepala spiritual Jemaah Islamiyah (JI). JI adalah grup separatis militan Islam yang mempunyai kaitan dengan kelompok teror internasional, al-Qaeda.

<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/zNPWRGgK" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>

Sumber: http://metrotvnews.com

Recommended For You

Avatar

About the Author: Portal Berita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *