Ternyata yang Bekerja di KPU Kota Tanjungpinang Belum Memiliki BPJS Ketenagakerjaan

PortalKepri.com – Tanjungpinang. Kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah bunyi Pancasila pada sila ke 2 (dua); mengajak masyarakat untuk mengakui dan memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat mulia serta hak-hak dan kewajiban asasi. Dengan kata lain, ada sikap untuk menjunjung tinggi martabat dan hak-hak asasinya atau bertindak adil dan beradap terhadapnya.

Perlindungan jaminan kesehatan dan hari tua untuk para pekerja di Indonesia merupakan salah satu bentuk hak pekerja yang harus diberikan, kebutuhan yang esensial dalam ketenagakerjaan.

Ternyata yang Bekerja di KPU Kota Tanjungpinang Belum Memiliki BPJS Ketenagakerjaan
Foto Bersama Sekda Kota, beberapa SKPD Kota dan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan

Terungkap Orang-Orang yang Bekerja di naungan KPU Kota Tanjungpinang belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan, pengungkapan ini pada hari ini (4/5) di ruangan “antartika” CK Tanjungpinang Hotel di Km.8, dalam pelaksanaan “Focus Group Discussion Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan di Kota Tanjungpinang.”

Turut hadir di acara tersebut Sekda Kota Tanjungpinang, Perwakilan Kejari Kota Tanjungpinang, Perwakilan SPSI, beberapa Kepala Dinas Kota Tanjungpinang.
BPJS Ketenagakerjaan, dengan implementasi regulasi Kota Tanjungpinang tertuang di Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2018.
“Kita sudah menyurati ke KPU Kota Tanjungpinang, sekitar Bulan April Tahun 2018 yang isi suratnya untuk menyampaikan bahwa BPJS ada Program untuk Tenaga Kerja. Kita juga sudah pernah datangi ke Kantor KPU Kota Tanjungpinang, tetapi tidak berjumpa dengan Ketua KPU,” jelas Yoni Pratama, Pejabat Sementara Kepala Bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Kota Tanjungpinang.

“Di KPU punya tenaga kerja juga, di KPPS, makanya kita mau soundingkan bahwa disitu ada pekerja, dan mereka bisa dapat perlindungan dari Program BPJS Ketenagakerjaan, kita tidak tau kayak yang kemaren itu di intimidasi, terus misalnya dia bekerja malam ada apa-apa, kan itu apa tidak beresiko, siapa yang mau tanggung jawab?,” terang Yoni Pratama pada saat di wawancarai sama awak media.

“Yang sudah terdaftar di kita ini adalah Bawaslu Provinsi Kepri, bahkan mereka ikut 3 (Tiga) Program. Padahal kerja mereka (KPU dan unsur-unsur tingkat dibawahnya) ini kan rentan ya, rentan sekali, jadi kami sebenarnya ingin sekali ketemu sama Pak Roby sebagai Ketua KPU dan Ibu Dewi di Panwaslu, agar peduli terhadap Anggotanya, karna apa? Karna kalau seandainya mereka mendapatkan jaminan sosial Ketenagakerjaan maka teman-teman yang bekerja itu nyaman,” jelas Nico Alfiansa.

Petugas Pemeriksa Kantor Cabang Kota Tanjungpinang, pada saat di wawancara oleh awak media di akhir acara tersebut.
“Di Regulasi telah jelas tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011, definisi kerja disana, Pekerja adalah setiap orang yang mendapatkan imbalan atau upah dalam bentuk apapun,” terang Nico Alfiansa menutup wawancara. (Ogi)

Recommended For You

About the Author: Redaksi PortalKepri

Tim Redaksi. Segala macam informasi yang telah diposting bersumber dari wartawan, editor maupun para penulis internal dan penulis lepas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *