PT BAP Tak Punya Izin Pakai Kawasan Hutan

Sidang terkait suap anggota DPRD Kalteng – Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

Jakarta: PT Binasawit Abadi Pratama (BAP), anak usaha PT Sinar Mas Agro Resources And Technology (SMART) Tbk disebut tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPH). Temuan ini buntut dari dugaan pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.

Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi B DPRD Kalimantan Tengah, Punding Ladewiq H Bangkan, saat bersaksi untuk tiga terdakwa, yakni Chief Executive Officer (CEO) Perkebunan Sinar Mas 6A Kalimantan Tengah-Utara, Willy Agung Adipradhana. Kemudian Department Head Document and License Perkebunan Sinar Mas untuk wilayah Kalimantan Tengah-Utara, Teguh Dudy Syamsuri Zaldy, serta Direktur PT BAP Edy Saputra Suradja.

"Bahwa perusahaan ini (PT BAP) tidak punya pelepasan kawasan, hak guna usaha (HGU), belum plasma," beber Punding di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Januari 2019.

Punding menjelaskan temuan itu terungkap saat anggota Komisi B DPRD Kalimantan Tengah melakukan kunjungan ke Gedung Sinar Mas Land Plaza, Thamrin, Jakarta Pusat. Pertemuan itu juga membahas mengenai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPH) yang belum dimiliki PT BAP, serta tidak adanya plasma.

(Baca juga: Anggota DPRD Kalteng Dapat Duit Usai Kunjungan ke Sinar Mas)

"Kami tanya penanganan limbah, bahwa ada ikan mati, kami tanyakan kenapa sampai terjadi demikian," ujar Punding.

DPRD Kalimantan Tengah turut melibatkan Dinas Perizinan, Dinas Perkebunan, serta Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah untuk menindaklanjuti temuan pencemaran itu. Legislator juga meminta berkas perusahaan guna mengetahui seberapa parah pencemaran.

"Kita minta semua berkas perusahaan. Kami minta agar staf kita bersama staf ahli untuk minta itu kalau boleh secepatnya, seluruh kegiatan perusahaan itu apa yang sebenarnya terjadi. Lalu kita mendengar adakah izin yang belum limbah itu, kami mau buktikan ke lapangan," ucap Punding.

Direktur PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) Edy Saputra didakwa memberikan uang pada sejumlah anggota DPRD Kalteng. Ini supaya legislator tidak melakukan rapat dengar pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalteng. 

Edy juga meminta Komisi B DPRD Kalteng tak memeriksa izin Hak Guna Usaha (HGU), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPH) dan plasma.

(Baca juga: Suap Anggota DPRD Kalteng Pakai Kode Alquran)
 

Sumber: http://metrotvnews.com

Recommended For You

Avatar

About the Author: Portal Berita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *