Polda Metro Tetapkan Pengusaha Diskotek Tersangka Kasus Penipuan

Ilustrasi. Medcom.id/Mohammad Rizal.

Jakarta: Penyidik Subdit Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menetapkan pengusaha diskotek Arifin Widjaja (Pepen) sebagai tersangka atas kasus dugaan penipuan dan atau penggelapan dan atau pemalsuan surat dan atau memasukkan keterangan palsu dalam akta autentik.

"Iya benar (Arifin Widjaja sudah ditetapkan sebagai tersangka statusnya dari saksi)," kata Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya, AKBP Jeri Reymond Siagian saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu, 8 September 2018.

Penyidik juga menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini, yakni Ahmad Asnawi (Sam) dan Notaris Martianis. Kini, kedua tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya. "(Tersangka) ditahan," ujarnya.

Kasus bermula lantaran adanya laporan dari Jerry Bernard selaku kuasa hukum Hengki Lohanda dengan laporan bernomor LP/1678/IV/2017/PMJ/Dit.Reskrimum pada 5 April 2017. "Pelapor JB melaporkan tersangka Sam, Martianis, dan Pepen dengan tuduhan melanggar Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 264 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP," ungkap dia.

Penetapan tersangka terhadap Sam, Martianis, dan Pepen setelah penyidik melakukan gelar perkara dengan meminta keterangan saksi ahli. Kini, penyidik akan melengkapi berkas perkara untuk dikirim kepada kejaksaan.

"Penyidik akan melakukan pemberkasan terhadap perkara tersebut dan mengirimkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) guna proses hukum lebih lanjut," jelas dia.

Sementara Kuasa Hukum Hengki, Felix menjelaskan kasus yang menyeret Pepen terkait dengan jual beli tanah seluas 53 hektare di Desa Kohod, Kabupten Tangerang. Dalam hal ini Pepen selaku penjual, sementara Hengki (pelapor) sebagai pihak pembeli.

Pada 27 Februari 2017, Felix menjelaskan penandatanganan Akte Pengikatan Jual Beli dilakukan di Notaris Martianis Tangerang antara Pepen dan Hengki. Namun, dalam negosiasi ternyata Pepen (penjual) tidak pernah mau memperlihatkan surat-surat kepemilikan.

Sebab, surat-surat diserahkan ke notaris yang ditunjuk pihak penjual, yakni Martianis. Dan dalam kesepakatan tersebut Pepen tidak memperbolehkan berkas kepemilikannya difoto copy sampai setelah pelunasan.

Saat dilakukan tanda tangan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) di Notaris Martianis, pihak pembeli akan membayar uang muka 30 persen dari total harga atau sekitar Rp11 miliar kepada Pepen. Namun, Hengki meminta kepada Pepen untuk mengurus peta bidang tanah atau nomor identifikasi bidang tanah (NIB) di BPN Tangerang. Karena, kepemilikan tanah masih belum bersertifikat.

Akhirnya, Pepen menunjuk Martianis selaku Notaris dan dalam PPJB tercantum masing-masing bidang tanah dan NIB. Sehingga, Hengki langsung membayarkan uang muka 30 persen.

Ternyata, salinan PPJB yang dimiliki Hengki dan Pepen bukan produk BPN Tangerang. Bahkan, BPN Tangerang belum pernah melakukan pengukuran di tanah Pepen yang berada di kawasan Desa Kohod, Tangerang.

Dari situ, Hengki mengirim surat kepada Pepen dengan tembusan Notaris Martianis tentang kejanggalan bahwa NIB ini bukan produk BPN Tangerang. Namun, tidak direspons oleh Pepen. 

Sementara, Notaris Martianis mengakui kalau NIB itu bukan produk BPN, tapi nomor di kelurahan. Akhirnya, Hengki mengambil langkah hukum dengan melaporkan Pepen bersama Martianis dan Sam ke Mapolda Metro Jaya.

Sumber: http://metrotvnews.com

Recommended For You

About the Author: Portal Berita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *