Penetapan Upah Minimum berdasarkan Sektoral Kota Batam Tahun 2018

PortalKepri.com – Tanjungpinang. Hari Buruh tanggal 1 Mei 2018, yang diperingati oleh Buruh Sedunia. Hari Buruh ini juga akan dilaksanakan oleh Para Buruh di Indonesia, yang akan menjadikan suatu momen bagi Buruh di Indonesia menyampaikan “kritikan/masukan” kepada Pemerintahan untuk hal-hal yang memperjuangkan dan perbaikan kehidupan Buruh lebih diperhatikan.

Tagor Napitupulu - Kadisnaker Transmigrasi Provinsi KepriBerdasarkan PERMENAKER No.7 Tahun 2013 tentang upah minimum di pasal 13 ayat (1), yang menyatakan bahwa “untuk menetapkan UMSP dan/atau UMSK, Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota melakukan penelitian serta menghimpun data dan informasi mengenai:

  1. Homogenitas Perusahaan
  2. Jumlah Perusahaan
  3. Jumlah Tenaga Kerja
  4. Devisa yang Dihasilkan
  5. Nilai Dambah yang Dihasilkan
  6. Kemampuan Derusahaan
  7. Asosiasi Derusahaan
  8. Serikat Dekerja/Derikat Buruh Terkait.”

Dalam Pasal 13 ayat (2), dinyatakan bahwa: “Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian untuk menentukan sektor unggulan yang selanjutnya disampaikan kepada asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan untuk dirundingkan.”

Dari penelusuran “investigasi” awak media portalkepri.com, untuk Provinsi Kepri di Kota Batam, rapat pembahasan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018 yang telah dibahas Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam yang dihadiri 20 Orang (dari 24 Orang Anggota DPK Batam) yang diambil dengan cara mekanisme Voting, dengan hasil sura terbanyak: “memilih Opsi B adalah 14 Suara.”

“Kami Depnaker Provinsi tidak mengikuti campur proses yang telah diajukan oleh Walikota Batam terkait penetapan upah minimum berdasarkan sektoral Kota Batam Tahun 2018 tersebut. Karna semuanya itu sudah disepakati Dewan Pengupahan Kota Batam.” jelas Tagor Napitupulu, SE.,M.Si. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepri, disela-sela kesibukannya diwawancarai Awak Media Portalkepri.com.

Terkait dengan adanya “aksi demo” Buruh tentang Upah Minimum Sektoral (UMSK), Tagor Napitupulu, SE., M.Si. menjelaskan bahwa; “Demo Buruh itu kewenangan mereka, terkait upah minimum sektoral tahun 2018, Walikota Batam, Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada sektor yang bersangkutan, berunding dan menyepakati besaran upah minimum sektoral, dapat menyesuaikan dengan peraturan/perundangan yang berlaku.” (Ogi/portalkepri.com)

Recommended For You

About the Author: Redaksi PortalKepri

Tim Redaksi. Segala macam informasi yang telah diposting bersumber dari wartawan, editor maupun para penulis internal dan penulis lepas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *