Oknum Gakum LHK Dilaporkan ke Bareksrim

Ilustrasi–Bareskrim Mabes Polri–Antara

Jakarta: Oknum penegak hukum di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaporkan Lembaga Swadaya Masyarakat Kemilau Cahaya Bangsa Indonesian (LSM KCBI) ke Bareskrim Polri. Oknum Gakum LHK dituduh sengaja memberi informasi palsu, penyalahgunaan jabatan dan wewenang terkait pembuangan dan penimbunan limbah B3 tanpa izin di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Kami telah menyampaikan surat laporan ke Bareskrim Polri dan telah diterima TAUD dengan nomor surat: 890/lap-Info/.PP.KCBI/IX/2018," kata Ketua Umum LSM KCBI, Joel Barus Simbolon, di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat, 28 September 2018.

Menurut Joel, awalnya pada 2012 pihaknya melaporkan CV. A dan CV. AB ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumatera Utara atas dugaan pembuangan dan penimbunan limbah B3 tanpa izin. Kasus itu pun telah dilaporkan ke KLHK.

"Indikasi dugaan permainan para penegak hukum pun mulai tercium sejak kasus tersebut dilaporkan ke KLHK," katanya.

Dia mengatakan Kepala BLH Sumut Hidayati saat itu akhirnya mengundang pelapor untuk membahas tindaklanjut hasil verifikasi dugaan penyimpangan pengelolaan limbah B3. Sayangnya, kata dia, saat verifikasi berlangsung CV. AB sama sekali tidak dibahas, hanya CV. A.

Joel melanjutkan tak berselang lama KLH  mengirimkan surat kepada Kepala BLH Sumut, perihal penyerahan penanganan pengaduan lingkungan terkait dugaan penyimpangan pengelolaan limbah B3 kegiatan usaha CV. A dan CV. AB.

"Di sinilah mulai terungkap dugaan kejahatan lingkungan yang diduga dilakukan oknum KLHK dan perusahaan yang dilaporkan," terangnya. 

Simbolon menduga tim KLH sengaja memberikan informasi palsu terhadap laporan yang disampaikannya sehingga tidak ditemukan adanya indikasi tindak pidana lingkungan berupa dumping limbah B3 sebagaimana yang dilaporkan.

"Itulah tujuan kami menyampaikan laporan ini ke Bareskrim Polri agar kasus dugaan kejahatan lingkungan tim KLHK dan aktor utamanya dapat terungkap," ujarnya. 

Joel mengungkapkan kasus ini sempat bergulir di Kejaksaan Negeri Lubuk Pakan, Deli Serdang. Dua terdakwa S dan T dari CV. A masing-masng dijatuhi hukuman empat bulan dan denda Rp1 miliar. Kedua terdakwa divonis majelis hakim dengan UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 60. 

"Kami minta Bareskrim menghentikan kegiatan CV tersebut termasuk melakukan penyegelan dan memeriksa pihak KLH yang menangani kasus kejahatan ini," tandasnya.

Sebelumnya pada Agustus 2018 lalu, KCBI juga telah melaporkan dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang ke Inspektorat Jenderal LHK, namun belum ada tindaklanjut.

Sumber: http://metrotvnews.com

Recommended For You

About the Author: Portal Berita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *