KPK Akui Pembangunan Infrastruktur Rawan Korupsi

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif – MI/Rommy Pujianto

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui pembangunan infrastruktur rawan korupsi. Menurutnya, biaya Rp4.000 triliun dalam APBN yang hanya ditujukan untuk infrastruktur membuka peluang orang untuk melakukan korupsi.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif mengklaim, hampir 80 persen kasus korupsi yang ditangani KPK berhubungan dengan suap pengadaan barang dan jasa. Salah satu sektor pengadaan barang dan jasa yakni pembangunan infrastruktur.

"Pengadaan barang jasa ini salah satunya konstruksi. Sekolah, jembatan, dan banyak lagi yang lain. Itu yang banyak dikorupsi. Pelakunya baik private sector, BUMN, dan tentunya kerjasama dengan pejabat publik," ungkap Laode di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 9 Desember 2018.

Laode menjelaskan, kerawanan itu tidak hanya terjadi di daerah tertentu. Bahkan, di kota-kota besar kerawanan pencurian anggaran dari infrastruktur bisa terjadi.

"Semua pembangunan infrastruktur, bukan hanya di daerah mana saja, saya bilang bahwa (uang anggaran infrastruktur) itu Rp4.000 triliun dari Sabang sampai Merauke. Di mana banyak uang, disitu kemungkinan penyalahgunaannya ada," ujarnya.

Kendati begitu, ia tak memungkiri jika di daerah-daerah tertentu yang jauh dari jangkauan pusat pemerintahan memiliki tingkat kerawanan korupsi yang berbeda. Sebab, pengawasan jadi sedikit lebih longgar.

Sementara itu, Sekretaris Jendral Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Andi Rukman Karumpa mengatakan, korupsi di sektor infrastruktur biasanya disebabkan beberapa hal. Salah satunya persaingan harga saat proses lelang.

Ia menjelaskan, di lapangan, banyak kontraktor yang mengerjakan proyek infrastruktur tidak sesuai dengan harga yang disyaratkan pemerintah. Selain itu, para kontraktor juga merasa ketakutan dalam mengajukan diri dalam lelang.

"Ada unsur ketakutan, jadi teman-teman sudah menawar, banting-banting harga sampai 20-23 persen," ujar Andi.

Perusahaan-perusahaan tersebut, kata dia, biasanya sengaja disewa agar dapat memenangkan proyek dengan membanting harga di bawah dari pada harga yang sebenarnya. Padahal, harga lebih murah seharusnya tak menjadi acuan pemenang lelang.

Selain itu, menurut dia, sekarang juga banyak kontraktor yang mendekati kepala daerah untuk dapat memenangkan lelang. Mereka sudah menyogok lebih dulu sebelum lelang.

"Mereka menyogok sebelum mengerjakan pekerjaan, karena alat-alatnya sudah ada nih. Kalau dia mau ikut secara resmi yang lelang itu, kondisinya sudah seperti itu enggak mungkin saya harus membanting harga jauh diluar harga standar karena ketakutan ada klausul tadi itu dpaat merugikan negara," ujar Andi.

Sumber: http://metrotvnews.com

Recommended For You

About the Author: Portal Berita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *