Ketua KY Minta Pemeriksaannya Dijadwal Ulang

Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus di Polda Metro Jaya – Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo.

Jakarta: Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus memenuhi panggilan Direktorat Reserse Kirminal Umum Polda Metro Jaya. Dia bakal diperiksa sebagai saksi terkait kasus pencemaran nama baik yang menyeret Juru Bicara KY Farid Wajdi. 

"Saya sebagai ketua KY dan sebagai warga negara menaati apa yang dimintakan penyidik," kata Jaja di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Desember 2018.

Jaja mengatakan kedatangannya hanya untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan. Sebab, hari ini dia sudah ada agenda lain. 

"Kebetulan saya mau ke Jember. Untuk memberikan keterangan hari ini tidak keburu waktunya, sehingga saya minta dijadwalkan ulang," tutur dia. 

Dia menyerahkan kepada penyidik untuk menjadwalkan ulang pemeriksaannya. "Apakah meminta keterangan saya di KY atau di sini," tutur dia. 

Polda Metro Jaya tengah menyelidiki kasus pencemaran baik yang diduga dilakukan Farid. Ini terkait laporan 64 hakim Mahkamah Agung (MA) yang merasa dicemarkan nama baiknya.

(Baca juga: Laporan Hakim Terhadap Jubir KY Naik ke Penyidikan)

Juru bicara Mahkamah Agung Suhadi mengatakan laporan tersebut terkait pernyataan yang dikeluarkan KY tentang penyelenggaraan turnamen tenis di Bali. 

"Juru bicara Komisi Yudisial (Farid Wajdi) yang menyatakan bahwa penyelenggaran tenis warga pengadilan di Denpasar, Bali, dilakukan pungutan setiap pengadilan tingkat banding Rp150 juta. Hal ini tidak benar dan kali ini lah kami laporkan ke polisi," ujar Suhadi di pertengahan September lalu.

Suhadi menyebut Farid menyatakan pungutan uang diberlakukan di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama atau Putusan Daerah untuk pelaksanaan turnamen tenis beregu dalam perebutan piala Ketua Mahkamah Agung ke-17 di Denpasar, Bali.

Kemudian, dinyatakan juga bahwa masing-masing pimpinan pengadilan tingkat banding memberikan uang sejumlah Rp200 juta. Setoran uang itu dalam rangka menyambut kunjungan pimpinan Mahkamah Agung ke daerah. 

"Ini tidak benar sama sekali. Oleh sebab itu kami menggunakan hak hukum, baik dari pimpinan pengadilan tingkat banding dan ketua PTWP Pusat dan juga didukung oleh ketua pelaksana turnamen," ucapnya.

Sumber: http://metrotvnews.com

Recommended For You

About the Author: Portal Berita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *