Istilah 'Trio Kwek Kwek' dalam Kasus Suap Setiyono

Konfrensi pers KPK terkait OTT Wali Kota Pasuruan/Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Wali Kota Pasuruan Srtiyono menggunakan istilah khusus dalam memuluskan praktik rasuah. Setiyono kini bersatus tersangka dalam kasus suap proyek di Pemkot Pasuruan Tahun Anggaran 2018.

"Diduga proyek-proyek di lingkungan Pemkot Pasuruan telah diatur oleh wali kota melalui tiga orang dekatnya, menggunakan istilah Trio Kwek-Kwek," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Oktober 2018.

Alex tak memerinci ketiga nama yang dimaksud diwakili dengan sebutan Trio Kwek Kwek tersebut. Namun, dalam perkara ini, KPK menetapkan tersangka pada tiga orang lainnya, yakni Muhamad Baqir dari pihak swasta, staf ahli atau Pelaksana Harian Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan Dwi Fitri Nurcahyo, dan staf kelurahan Purutrejo Wahyu Tri Hardianto.

Baca: Wali Kota Pasuruan jadi Tersangka

Setiyono diduga menerima hadiah atau janji dari rekanan Pemkot Pasuruan pada proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM). Proyek menggunakan dana APBD Tahun Anggaran 2018.

KPK menduga proyek-proyek di lingkungan Pemkot Pasuruan diatur wali kota melalui tiga orang terdekatnya. Ada kesepakaan fee antara 5 sampai 7 persen untuk proyek bangunan dan pengairan.

"Komitmen yang disepakati untuk wali kota dari proyek PLUT-KUMKM, Wali Kota Setiyono mendapat komitmen fee sebesar 10 persen dari nilai HPS yakni Rp2.297.464.000, ditambah 1 persen untuk Pokja. Pemberian dilakukan secara bertahap," jelas Alex.

Baca:  Uang Rp120 Juta Disita dari OTT Pasuruan

Sebagai penerima, Setiyono, Dwi Fitri, dan Wahyu Tri disangka melanggar Pasal 12 a atau Pasal 12 b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Muhamad Baqir sebagai pihak pemberi, disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (2) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/4baoW9vK" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>

Sumber: http://metrotvnews.com

Recommended For You

About the Author: Portal Berita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *