Indonesia Cyber University Siap Dibentuk, Ini Peranannya

PortalKepri.com – Regulasi baru tentang pendidikan jarak jauh (PJJ) atau distance learning telah diterbitkan Menristekdikti Mohamad Nasir. Kampus yang selama ini menjalankan kuliah tatap muka, diberi keleluasaan untuk membuka layanan PJJ.

Untuk mengontrol kualitas layanan PJJ, Kemenristekdikti bakal membentuk Indonesia Cyber University. Informasi penerbitan peraturan baru tentang PJJ itu disampaikan Nasir saat memimpin kuliah umum di kampus Universitas Terbuka (UT), Tangerang Selatan Rabu (26/9).

Kegiatan kuliah umum ini sekaligus menggunakan teknologi perkuliahan jarak jauh milik UT. Jadi Nasir tidak hanya bisa berinteraksi dengan mahasiswa di kampus UT Tangerang Selatan. Tetapi juga terhubung dengan mahasiswa UT di Aceh, Makassar, Papua, dan daerah lainnya.

“Permenristekdikti PJJ sudah saya teken,” katanya. Di antara klausul dalam peraturan tersebut adalah, kampus yang selama ini menjalankan perkuliahan tatap muka, bisa sekaligus membuka kelas jarak jauh.

Nasir mengistilahkannya sebagai pembelajaran blended atau campuran. Selain itu untuk menjamin perkuliahan jarak jauh tetap mengedepankan kualitas, Nasir menjelaskan akan segera dibentuk Indonesia Cyber University.

Meskipun ada istilah university, lembaga tersebut bukan sebuah perguruan tinggi baru. Tetapi lembaga yang bertugas untuk mengontrol kualitas sekaligus mengawasi pelaksanaan PJJ. “Saya mohon kepada UT bersama Kemenristekdikti untuk bekerjasama membentuk Indonesia Cyber University,” tuturnya.

Menurut Nasir salah satu manfaat adanya PJJ adalah bisa menambah akses pendidikan tinggi. Selama ini akses pendidikan tinggi masih terbatas, karena kampusnya belum menyebar. Untuk perguruan tinggi negeri, umumnya berada di ibukota provinsi saja.

Rektor UT Ojat Darojat mengatakan perkuliahan jarak jauh atau distance learning bakal menjadi tren ke depan. Dia mengatakan keberadaan Indonesia Cyber University tersebut untuk manjamin bahwa perkuliahan jarak jauh tetap menjaga mutu.

Sehingga masyarakat tidak dikorbankan.”Bakal menjadi watch dog,” katanya.

Ojat menjelaskan ada beberapa kendala dalam proses PJJ yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Diantaranya adalah ketersediaan akses internet. Menurutnya di sejumlah titik di daerah terluar, akses internet masih sulit.

Sehingga proses PJJ belum bisa masuk ke sana. Kemudian Ojat menjelaskan kendala berikutnya adalah literasi internet dan komputer anak-anak lulusan SMA sederajat yang belum merata.

Menurutnya masih banyak anak lulusan SMA yang kurang literasi internet dan komputernya. Jika proses perkuliahan jarak jauh ingin lancar, maka sejak jenjang SD siswa sudah dikenalkan dengan literasi internet, komputer, atau literasi digital.

Sumber: https://www.jawapos.com

Recommended For You

About the Author: Portal Berita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *