Delapan Pasukan Perdamaian PBB Tewas Diserang di Kongo

Pasukan PBB MONUSCO yang bertugas di Kongo. (Foto: AFP).

Kididiwe: Delapan pasukan perdamaian PBB tewas dalam operasi melawan milisi pemberontak di Kongo timur. Dewan Keamanan PBB memastikan laporan tersebut pada Kamis 15 November.

“Satu anggota pasukan penjaga perdamaian asal Tanzania dan tujuh Malawi tewas,” pernyataan pihak DK PBB, sepeti dikutip AFP, Jumat, 16 November 2018.

Kematian delapan anggota MONUSCO ini menandai kehilangan terbesar yang dialami oleh pasukan PBB di Republik Demokratik Kongo sejak pemberontak menewaskan 15 tentara hampir setahun lalu.

Sebelumnya, Wakil Kepala Pasukan Penjaga Perdamaian MONUSCO Jenderal Bernard Commins mengatakan, operasi gabungan diluncurkan dengan pasukan Kongo pada Selasa 13 November melawan Pasukan Demokratis Sekutu (ADF). Mereka juga menghadapi kelompok militan yang dituduh melakukan serangan berdarah terhadap warga sipil.

Serangan itu ditujukan ke Kididiwe, sekitar 20 kilometer  dari Beni, kota yang memiliki populasi antara 200.000 dan 300.000 penduduk.

"Kami bertahan Kididiwe saat ini, setelah pertempuran sengit dengan kelompok bersenjata. Saat ini, kami sedang mengevakuasi pasukan PBB dan tentara Kongo yang terluka," katanya kepada AFP.

Commins menggambarkan Kididiwe sebagai ‘benteng utama’ ADF. Sementara Seorang pejabat Kongo, yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa kota itu telah digunakan sebagai batu loncatan untuk serangan-serangan milisi di daerah pinggiran Beni tahun ini.

Pada Rabu, Commins mengatakan MONUSCO telah mengerahkan helikopter serang terhadap pasukan ADF yang mengancam pasukan PBB di daerah Mayangose, timur laut Beni. Wilayah ini juga dikenal sebagai lokasi wabah Ebola yang menyebabkan lebih dari 200 orang Tewas.

Dalam pernyataannya, DK PBB menilai bahwa "serangan yang disengaja menargetkan pasukan perdamaian mungkin merupakan kejahatan perang di bawah hukum internasional." PBB pun menyerukan penyelidikan dari Pemerintah Kongo dan memperingatkan bahwa serangan terhadap personel PBB merupakan dasar untuk sanksi.

source: http://internasional.metrotvnews.com

Recommended For You

About the Author:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *